politics – SMAN 9 Tangerang

19Mei19 Mei 2025

Disdik Kalteng Berikan Kuliah Gratis bagi 10.000 Siswa Terpencil dan Kurang Mampu

Pemerataan pendidikan terus dipercepat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Lewat program sekolah gratis dan perguruan tinggi tanpa biaya, Dinas Pendidikan Kalteng bertujuan untuk mencapai 10.000 orang yang mendapat manfaat dari kalangan keluarga kurang beruntung serta warga di daerah pedalaman. Tindakan strategis ini merupakan elemen penting dalam perubahan signifikan pada bidang pendidikan di wilayah Bumi Tambun Bungai, sesuai dengan visi pemimpin sementara Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Muhammad Reza Prabowo. Sejak pertama kali memegang jabatan, Reza dihadapkan pada protes terkait Tabungan Beasiswa (TABE) Berkah. Tetapi saat ini, kebijakannya semakin mendapat dukungan dari masyarakat umum. Bukan hanya dengan cara memberantas biaya untuk pendidikan dasar dan tinggi, pemerintah pun meningkatkan fasilitas belajar yang didukung oleh teknologi. Salah satu caranya adalah lewat proses pengubahan sistem belajar-mengajar menjadi versi digital, bertujuan agar ketersediaan pendidikan bermutu dapat diraskan di semua wilayah. "Anak saya kini dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tanpa perlu khawatir tentang beban biaya yang berlebihan. Kamilah sebagai orangtua sangat terharu dan termotivasi untuk mendukungnya lebih jauh," ungkap seorang ayah atau ibu murid sambil menahan air mata kegembiraan. Plt. Kadisdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menggarisbawahi bahwa aturan baru tersebut merupakan elemen penting dalam janji Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratoyo guna menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. "Kita terus melakukan perbaikan, mengakomodir harapan-harapan, serta bersungguh-sungguh dalam upaya menciptakan pendidikan yang sama rata dan bermutu di Kalimantan Tengah. Kami menegaskan komitmennya melalui digitalisasi dan pemberian pendidikan secara cuma-cuma sebagai wujud janji bagi masa depan pemuda-pemudi Kalimantan Tengah," ungkap Reza pada hari Senin, 19 Mei 2025.

By smanlantaeducation, k 12 education, news, politics, public policy0 Comments

19Mei19 Mei 2025

Guru-Guru Meminta Mendikdasmen Campur Tangan Menghentikan Program Dedi Mulyadi

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritisi program Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang akan menerapkan sistem pendidikan mirip militer bagi siswa-siswa yang dinilai 'bandel'. Menurut FSGI, langkah tersebut gagal menciptakan solusi tepat terhadap permasalahan esensial dan justru bisa memperburuk situasi. FSGI mencatat absennya dokumen sebagai panduan untuk implementasi acara ini, baik itu perencanaannya, proses belajarnya maupun sistem penilaiannya. Hal tersebut menandakan bahwa acara ini sebenarnya kurang persiapan. Menurut Ketua Umum FSGI Fahmi Hatib, dokumen yang ada hanyalah Surat Edaran Gubernur tentang Pengembangan Pendidikan di Jawa Barat lewat Gapura Panca Waluya, Senin (19/5/2025). Fahmi menyebutkan bahwa absennya kurikulum, silabus, serta bahan pengajaran pada acara tersebut menciptakan ketakutan para peserta hanya bakal menjadi objek uji coba. Sementara itu, berdasarkan pendapat FSGI, dalam bidang Pendidikan seharusnya ada tindakan yang disengaja dan terstruktur. "Maka target-nya perlu ditentukan dengan jelas, kurikulum sejalan dengan tujuan tersebut, demikian pula silabus yang harus tersedia serta bahan pengajaran pun mesti dipersiapkan," ungkap Fahmi. Dengan adanya silabus dan modul mengajar yang rinci, selanjutnya dapat dilaksanakan penilaian atas aktivitas tersebut. "Sebab sudah jelas hal-hal yang ingin diukur sejalan dengan tujuan, alat ukurnya juga telah ditentukan, waktu pelaksanaan penilaiannya beserta cara memproses hasil penilaian," papar Fahmi. Maka dari itu, FSGI berpendapat bahwa Kemendikdasmen haruslah yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk segera melaksanakan pemantauan serta penilaian. "Kami mendesak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Abdul Mu'ti) supaya cepat bertindak dengan mengakhiri pengiriman murid-murid bermasalah ke asrama militer di Jawa Barat," ungkap Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta Tanjung. Ia menyebutkan aktivitas tersebut tak punya dasarnya dalam bidang psikologi maupun pendekatan didaktis yang pasti. Fahriza menyebut, kegiatan barak militer tersebut tidak memiliki perencanaan aksi yang jelas. Sehingga program itu tidak berbasiskan data, kajian, dan pengalaman pihak lain sebagai contoh. "Misalnya pendidikan di Sekolah Taruna Magelang, kurikulumnya jelas sebagaimana sekolah umum lainnya dan dididik oleh guru-guru berkualitas, sementara urusan pengemblengan fisik saja yang ditangani militer, porsi guru jauh lebih besar dalam proses pembelajaran," ujar Fahriza. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik keras Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa atau program sekolah militer yang diperkenalkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, karena dipandang bisa menyimpangi dari hak-hak anak. "Satu contoh pelanggaran atas asas tersebut dapat dilihat melalui penerapan praktik diskriminasi serta ketidaktambahan anak dalam tahap pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan dampak buruk berupa stigmatisasi negatif dengan menyematkan gelar 'anak bandel' atau 'anak bermasalah' pada anggota program," ungkap Ketua KPAI Ai Maryati Solihah saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Jumat (16/5/2025). Ia mengatakan program pendidikan tersebut harus dijalankan dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. "Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak, agar mereka mendapat perlakukan sama, kebutuhan mereka menjadi prioritas, dan pendapat mereka didengar," kata dia. KPAI menemukan peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru Bimbingan Konseling (BK). KPAI juga mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program itu. "Penemuan ini mengindikasikan kebutuhan untuk merevaluasi kesesuaian target partisipan pada implementasi program," ungkap Wakil Ketua KPAI Jasra Putra. Sekarang sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah mengenalkan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, yang umum disebut sebagai program asrama militer. Inisiatif ini berasal dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. KPAI telah berkunjung ke lokasi penyelenggaraan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, yakni di Barak Militer Resimen 1 Shira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan KPAI bertujuan mendapatkan informasi yang akurat tentang realisasi pelaksanaan program.

By smanlantaeducation, government, politics, politics and government, public policy0 Comments

14Mei14 Mei 2025

Kemendikbudristek dan Kemensos Ungkapkan Hasil Pemilihan Kepala Sekolah Rakyat di 53 Kota

Berita bagus hadir dari dua departemen penting yaitu Departemen Pendidikan, Budaya, Penelitian, dan Teknologi (Kemdikbuddistek), bersama dengan Departemen Sosial Republik Indonesia (KemsosRI). Kerjasamanya dalam proyek Sekolah Rakyat telah mencapai tahap baru ini sejak pengumuman para kandidat terpilih sebagai kepala sekolah rakyat (BKSR) untuk 53 tempat yang ditunjuk secara formal. Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan di kalangan anak-anak kurang mampu yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pembelajaran berkualitas. Program ini dibuat menjadi sebuah boarding school dengan berbagai sarana komplit seperti pendidikan tanpa biaya, nutrisi terkontrol, serta kursus-kursus ketrampilan guna membekali siswa-siswa agar siap bersaing di era kerja.

Proses Seleksi Kekhawatiran Untuk Menjadi Pemimpin Dalam Bidang Pendidikan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan, lebih dari 500 calon kepala sekolah telah lolos seleksi awal, mencerminkan antusiasme tinggi dari tenaga pendidik untuk turut serta dalam misi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Tahap seleksi BCKS terdiri dari tiga langkah utama:

1. Pendaftaran dijalankan pada tanggal 15 sampai 16 April 2025 dengan menggunakan tautan resmi penyelenggara. 2. Klinik pelatihan dilaksanakan secara daring pada tanggal 17 April 2025 melalui platform Zoom dengan tujuan memberikan wawasan komprehensif tentang program serta prosedur seleksinya. 3. Wawancara berlangsung 19–21 April 2025, menilai calon dari lima aspek: motivasi, kepemimpinan visioner, kemampuan coaching dan mentoring, jiwa wirausaha sosial, serta pengalaman di bidang pendidikan dan sosial. Dari keseluruhan 604 kandidat yang telah diajak, terdapat 518 orang yang turut serta dalam proses wawancara yang dievaluasi oleh tiga kelompok pemeriksa mandiri. Calon-calon ini memiliki latar belakang yang beragam, mencakup Kepala Sekolah Penggerak (kelas 1 sampai 3), pengajar bersertifikasi sebagai potensial pemimpin sekolah, kepala sekolah aktif dengan prestasi gemilangan, serta saranan dari Dinas Pendidikan beberapa wilayah.

Konsentrasi Pada Wilayah Sangat Membutuhkan Bantuan

Sebanyak 53 lokasi *Sekolah Rakyat tersebar di 22 provinsi, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. Pemerintah menargetkan agar satuan pendidikan ini dapat segera dioperasikan dengan kepala sekolah yang kompeten. Tahapan berikutnya setelah pengumuman hasil seleksi adalah orientasi dan pelatihan lanjutan bagi para calon kepala sekolah terpilih. Mereka akan dibekali kemampuan manajerial, pedagogik, serta semangat pengabdian untuk memimpin sekolah dan membina siswa dengan latar belakang ekonomi lemah.

Harapan Besar pada Program Sekolah Rakyat

Dengan dukungan lengkap dari Kemendikbudristek terkait kurikulum dan kualitas pendidikan, bersama dengan komitmen Kemensos RI untuk mencapai kelompok yang paling rentan, diharapkan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi solusi penting dalam mengatasi kemiskinan lewat jalur pendidikan. Para kepala sekolah yang terpilih diharapkan menjadi pemimpin visioner yang mampu menciptakan lingkungan belajar kondusif, membangun karakter, dan memberikan keterampilan hidup kepada para siswa. Meski daftar nama peserta yang lolos belum dipublikasikan secara menyeluruh, informasi mengenai tahapan seleksi dan kriteria peserta memberikan gambaran bahwa pemimpin-pemimpin sekolah terpilih ini akan menjadi ujung tombak pendidikan inklusif dan transformatif di Indonesia. Berkat kesuksesan proyek ini, buah hati dari rumah tangga kurang beruntung akan mempunyai kans lebih tinggi merombak nasibnya lewat ilmu pengetahuan yang berkualitas dan terhormat.

By smanlantaeducation, educational systems, news, politics, politics and government0 Comments

14Mei14 Mei 2025

Layanan Pembaruan Data Penduduk di Pangkalpinang Meningkat Drastis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pangkalpinang melaporkan adanya pertambahan pada pelayanan perbaharui data penduduk, terutama untuk kalangan anak-anak, selama dua bulan belakangan ini. Kenaikan itu disebabkan oleh rencana implementasi e-Ijazah yang akan dimulai pada tahun ini. Sistem e-Ijazah tak cuma meminta berkas lengkap, tetapi juga mengharuskan kondisi tanpa sisa data, yang artinya tidak ada perbedaan antara informasi si anak dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir, serta database penduduk nasional. "Dua bulan terakhir ini telah mengalami peningkatan yang cukup besar pada layanan perbaharuan informasi kependudukan. Tingkat kesadaran publik semakin tinggi dan mereka mulai berdatangan untuk mengecek surat keterangan lahir, menyamakan nama di Kartu Keluarga dengan identitas diri mereka, serta memverifikasi apakah Nomor Induk Kependudukan sudah tepat. Hal tersebut merupakan suatu trend yang baik," ungkap kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Darwin, Rabu (14/5/2025). "Langkah ini penting untuk dipertimbangkan. Perbedaan satu huruf saja antara akta kelahiran dan Kartu Keluarga dapat menyebabkan data anak tidak terdaftar dalam database nasional, yang pada gilirannya akan mempersulit proses pengadaan e-Ijazah," jelas Darwin. Dia menambahkan, sistem digital e-Ijazah yang akan diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terintegrasi dengan data base Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di bawah Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. "Biasanya akta lahir dibuat setelah atau sebelum KK, tergantung situasi. Tetapi, kini sistem e-Ijazah membaca langsung ke data base SIAK. Kalau tidak sinkron, datanya tidak muncul," kata Darwin. 300 permohonan Menurut catatan Disdukcapil Kota Pangkalpinang, dalam satu bulan terakhir saja, terdapat lebih dari 300 permohonan pembaruan KK yang masuk, belum termasuk layanan terkait akta kelahiran. Bukan hanya kalangan publik saja, namun permintaan untuk memperbaharui data kependudukan ini juga berasal dari berbagai pihak sekolah yang giat mendukung siswa dalam mengatasi permasalahan sisa data. "Banyak sekolah datang langsung. Kami fasilitasi semua, bisa datang per individu atau kolektif. Intinya kami siap melayani," tutur Darwin. Sekilas dikabarkan, Disdikbud Kota Pangkalpinang telah memberi peringatan kepada para orangtua murid yang putra-putrinya termasuk dalam data residu untuk segera memperbaiki situasi tersebut. Pasalnya, jika tidak diselesaikan, anak yang masuk dalam kategori data residu terancam tidak bisa mendapatkan ijazah, baik secara fisik maupun melalui sistem e-Ijazah yang mulai diterapkan tahun ini. Perlu dicatat bahwa informasi tentang sampel sisa siswa merupakan catatan mengenai murid-murid yang belum diverifikasi atau tidak sepenuhnya terisi ketika disbanding dengan basis data penduduk ( dukcapil ). Ini berarti data siswa yang belum sesuai atau ada kesalahan dalam atribut seperti namor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Jika data residu ini tak secepatnya diatasi, kemungkinan besar anak tersebut akan kesulitan untuk memperoleh ijazah. Kami mengharapkan agar orang tua segera menuju ke Dukcapil (dinasti kependudukan dan pencatatan sipil). ") guna memperbaiki data," ujar Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Disdikbud Kota Pangkalpinang, Hermaini, pada hari Selasa (13/5/2025). Hermaini menegaskan pentingnya peran aktif orang tua dalam memperbaiki data anak mereka, terutama terkait dokumen penting seperti kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan kartu identitas anak (KIA).

By smanlantaculture, government, local news, news, politics0 Comments

14Mei14 Mei 2025

Kepala SMK di Bali Ancam Dipecat Gara-Gara Pesta Kelulusan yang Viral

Kepala SMKN 1 Tejakula, yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng, menghadapi ancaman penarikan dirinya dari posisi kepalanya setelah sebuah video pesta kelulusan di sekolahan tersebut menjadi sorotan publik dan menciptakan polemik. Acara peringatan wisuda ini mendapat banyak perhatian karena adanya bagian tertentu yang ditampilkan. disk jockey (DJ) whose pakaian ketatnya dianggap terlalu seksi. "Di SMKN 1 Tejakula tersebut, kami sebenarnya telah kewalahan, dan sempat terlena. Hari ini gurunya pun sudah dicek oleh inspektorat. Tidak menutup kemungkinkan akan adanya hukuman berat, termasuk bisa jadi pengunduran diri atau penurunan jabatan kepala sekolah," ungkap Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali, I Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, saat menghadiri rapat kerja dengan DPRD Bali, Rabu (14/05/2025). Boy mengeklaim sudah memberikan arahan kepada seluruh kepala sekolah di Bali mengenai perayaan kelulusan. Arahan tersebut menekankan standard operating procedure (Prosedur Standar Operasional) terkait kelulusan, meliputi biaya kelulusan untuk memastikan tidak memberatkan para orangtua, tempat pelaksanaan wisuda umumnya berlangsung di gedung serbaguna sekolah atau ruang serba guna milik kantor pemerintahan, serta semua kegiatan pesta kelulusan harus dikontrol oleh pihak sekolah. "Kepala sekolah tersebut diberi tanggung jawab untuk memberikan tugas tambahan. Jika hal ini dianggap bertentangan dengan semangat pendidikan, maka sanksi akan dikenakan. Selanjutnya, kita akan menghubungi inspektorat tentang jenis hukumannya, entah itu berupa sanksi disipliner, pengurangan pangkat, atau mungkin pemecatan," paparnya. Disdikpora pun mengklaim adanya prosedur khusus untuk menangani kasus kepala sekolah tersebut. Prosedur ini mencantumkan langkah-langkah di mana kepala sekolah akan dipanggil dan dilanjutkan dengan tindakan oleh Inspektorat Provinsi Bali serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Bagaimana hasilnya dari inspektorat, Dinas Pendidikan hanya menindaklanjuti. Namun, kami belum tahu bentuk hukumannya. Kami akan koordinasi dan akan lapor ke Bapak Gubernur,” tutup Boy. Sebelumnya, SMKN 1 Tejakula telah menyelenggarakan perayaan wisuda yang dihadiri oleh DJ Diah Krisna. Kepala Bidang SMK Disdikpora Bali, I Gusti Ngurah Crisna Adijaya, mengatakan bahwa kegiatan itu berjalan dengan tertib tanpa adanya gangguan atau keramaian serta tidak ditemukan elemen-elemen pornografis. Akan tetapi, dalam acara tersebut tampak ekspresi diri dan kreativitas siswa-siswa melebihi batas normal. “Seharusnya itu ajang kreativitas musik biasa saja, tetapi terkesan seksi karena artisnya mungkin terlalu bersemangat saat tampil. Jadi, kami dari Dinas berharap sekolah lainnya banyak yang melaksanakan perpisahan dengan cara-cara yang baik, semisal bakti sosial, berdampak pada lingkungan sekitarnya, perpisahan dengan guru sesuai dengan norma-norma dan sosial budaya yang berlaku di Bali,” jelas Crisna, Jumat (09/05/2025). Pada saat yang sama, DJ Diah Krisna telah mengajukan permohonan maaf serta menyampaikan keterangan setelah rekaman performanya pada acara wisuda di SMKN 1 Tejakula menjadi perbincangan luas di jejaring sosial. Dia berpendapat bahwa dirinya dipanggil dan bertindak sebagai seorang DJs talent Pembawa acara disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengelolaan dan komite yang terdiri dari para pelajar.

By smanlantanews, news media, politics, public education, public school0 Comments

13Mei13 Mei 2025

Mendikdasmen Canangkan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Hebat, Katingan Dukung Total

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof Dr Abdul Mutta meresmikan program prioritas pendidikan bagi Kalimantan Tengah, dengan memperkenalkan Program 7 Kejadian Anak Indonesia Hebat, pada acara yang diselenggarakan di Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR).

Acara berjudul "Gebyar Pendidikan Unggul Muhammadiyah untuk Kalteng Lebih Berkah" merupakan komponen dari ketiga strategi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di area Kalimantan Tengah. Turut hadir pada kegiatan tersebut adalah beberapa pejabat pemerintahan lokal, pemimpin departemen pendidikan seluruh Kalteng, pakar pendidikan, dan wakil-wakil institusi pendidikan Muhammadiyah.

Pergerakan tujuh perilaku anak bangsa Indonesia hebat mendapat perhatian besar di acara itu. Program ini berfokus pada pematangan kepribadian pemuda dengan mengenalkan prinsip-prinsip baik sedari awal. Sembilan kebiasaan yang dirancang mencakup aspek-aspek seperti kedisiplinan, ketekunan, rasa empati, integritas, gairah untuk belajar, kesadaran tanggung jawab, serta semangat nasionalisme.

Dalam pidatonya, Menteri Abdul Mutta menyatakan bahwa perubahan dalam sistem pendidikan tidak terbatas pada pembangunan fasilitas saja, melainkan juga menciptakan suasana belajar serta membentuk kepribadian siswa. "Sekolah yang berkualitas bermula dari kerjasama erat di antara pemerintah nasional, lokal, dan institusi pengajaran. Tujuannya adalah untuk mengembangkan not hanya bangunan fisik, tetapi juga moral para pelajar kami," tandasnya.

Merespons kondisi tersebut, Bupati Katingan Saiful mengungkapkan supportnya sepenuh hati kepada proyek itu. "Kita bersedia bekerja sama guna mewujudkan kampanye tujuh kebiasaan anak unggul. Hal ini adalah tindakan penting dalam menciptakan pemuda yang bijaksana serta bermoral," katanya.

Saiful mengatakan bahwa langkah tersebut sesuai dengan tujuan pengembangan nasional dan sangat diperlukan untuk mempersiapkan generasi Kalimantan Tengah agar dapat bersaing dalam skala global. "Dengan adanya kerjasama yang efektif, kami percaya akan muncul pemuda-pemudi Kalteng yang berprestasi baik dari segi budi pekerti maupun kecerdasan," tegasnya.

By smanlantaeducation, government, news, politics, politics and government0 Comments

13Mei13 Mei 2025

UNHAS ‘LAHIRKAN’ EMPAT PROFESOR BARU! FEB & FAPERTA ‘Sumbang’ Guru Besar KE-566 Hingga 569!

Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan Sidang Pleno Senat Akademik dengan hormat untuk merayakan penempatan gelar professor kepada empat dosen senior baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta Fakultas Pertanian (Faperta). Pertemuan penting tersebut baru-baru ini dilangsungkan pada hari Selasa (06/05/2025) sejak pukul 08:30 Waktu Indonesia Bagian Timur (WITA). Lokasi acaranya adalah di ruangan senat akademik Universitas Hasanuddin (Unhas), tepatnya di lantai dua gedung rektorat kawasan kampus Tamalanrea, Kota Makassar. Publik umum pun bisa mengikuti peristiwa berkesan itu secara langsung lewat streaming video yang tersedia di saluran YouTube dari Senat Akademik Unhas. Proses penegasan ini dihadiri oleh berbagai pemimpin utama dari kalangan Unhas, termasuk Wakil Rektor untuk Kerjasama, Inovasi, Wirausaha, dan Usaha, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., yang datang sebagai perwakilan dari ketua universitas. Di samping itu, juga terdapat Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat, beberapa anggota Senat Akademik, Dewan Profesor, undangan khusus dari berbagai lembaga, serta famili besar ke empat professor yang pada hari tersebut diresmikan pengukuhan mereka. Adapun empat akademisi berprestasi yang dikukuhkan sebagai guru besar baru Universitas Hasanuddin adalah sebagai berikut:

Prof. Dr. Amiruddin, SE., Ak., M.Si., CA., CPA., dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dikukuhkan sebagai profesor dalam Bidang Audit Laporan Keuangan . Beliau menjadi guru besar Unhas yang ke-566.
Prof. Dr. Darmawati, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., Asean CPA., juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dikukuhkan sebagai profesor dalam Bidang Ilmu Akuntansi Pemerintahan . Beliau menjadi guru besar Unhas yang ke-567.
Prof. Dr. Grace Theresia Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA., kembali dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dikukuhkan sebagai profesor dalam Bidang Ilmu Sistem Informasi Akuntansi . Beliau menjadi guru besar Unhas yang ke-568.
Prof. Dr. Ir. Asmiaty Sahur, MP., Dikeluarkan dari Fakultas Pertanian, disematkan gelar professor di bidang tersebut. Bidang Ilmu Mikrobiologi Pertanian Beliau merupakan guru besar Unhas yang ke-569.

Penetapan empat profesor baru ini merupakan titik penting bagi Unhas dalam meningkatkan mutu tenaga kerja terdidik serta mendukung sumbangan pengetahuan pada skala nasional hingga global. Keterampilan dan kesungguhan dari dosen-dosen terbaru ini diharapkan akan mendorong kemajuan Tridharma Perguruan Tinggi lebih jauh lagi di Unhas. ***

By smanlantaeducation, higher education, news, politics, politics and government0 Comments