government

Kemensos menginformasikan bahwa terdapat 63 Sekolah Rakyat yang sudah siap untuk dioperasionalkan saat memulai tahun ajaran baru pada bulan Juli nanti. Hingga tanggal 12 Mei lalu, kita telah mencatat bahwa sebanyak 63 titik akan mulai berfungsi pada bulan Juli mendatang. Semoga pertengahan Juli nanti prosesnya sudah dimulai,” ujar Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Agus Zainal Arifin saat menghadiri rapat dengan Panja Pendidikan di Wilayah 3T dan Daerah Terpinggirkan Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (19/5/2025). Dia mengatakan bahwa sekolah-sekolah rakyat yang sudah siap untuk mulai berfungsi terdapat di seluruh Pulau Jawa dengan jumlah 34 tempat, Sumatera memiliki 13 titik, Sulawesi mempunyai 8 titik, Bali serta Nusa Tenggara mencakupi 3 lokasi, Kalimantan mendapatkan 2 titik, Maluku juga merangkul 2 titik, sedangkan Papua menambahkan 1 titik. Setelah keberadaan 63 sekolah tersebut terwujud, kata Agus, pemerintah bercita-cita untuk membangun perlahan Sekolah Rakyat di lokasi-lokasi lain dengan tahapan-tahapan tertentu. "Paling tidak 100 Sekolah Rakyat perlu didirikan tiap tahun agar kelak setiap kabupaten atau kota bisa mempunyai sekolah rakyat," jelasnya. Sebelumnya, dalam kesempatan serupa, Agus mengatakan bahwa pendaftaran siswa di Sekolah Rakyat ditentukan oleh kelengkapan dokumen calon siswa, tidak berdasar pada tingkat intelektualitas atau keterampilan akademis mereka. "Pemilihan utamanya terletak pada aspek administrasi saja, bukan berdasarkan tingkat kecerdasan atau prestasi akademik. Misalkan IQ seseorang cuma 80 (yang masih normal namun cukup rendah), hal tersebut seharusnya tak menjadi kendala dan mereka tetap harus diterima," jelasnya. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan tujuan pendirian Sekolah Rakyat, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat. Dengan demikian, siswa-siswa yang terdaftar umumnya berasal dari kelompok kurang mampu atau sangat membutuhkan. "Para murid yang ditugaskan untuk belajar di tempat ini terbatas hanya pada keluarga dengan kondisi sangat miskin hingga kemampuan ekonomi rendah menurut Data Tunggu Sosioekonomi Nasional (DTSEN), yaitu mereka berada dalam desil 1 dan 2," jelas Agus. Dia mengatakan ada pertimbangan kesehatan, yaitu berkaitan dengan anak-anak yang mengidap penyakit berjangkit. Agus mengatakan bahwa anak-anak yang menderita penyakit menular dan ingin masuk ke Sekolah Rakyat harus merujuk terlebih dahulu sampai mereka pulih, baru setelah itu bisa melanjutkan pendidikannya. "Kemungkinan pemeriksaan kesehatan yang berbeda sedikit mungkin akan dilakukan untuk menghindari adanya siswa dengan penyakit menular. Menurut instruksi Presiden Prabowo, mereka tidak boleh ditolak tetapi harus mendapatkan perawatan dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan," ujar Agus.

Target 10 ribu siswa

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf berharap bahwa jumlah siswa yang dapat terdaftar dalam program Sekolah Rakyat akan melebihi angka 10 ribu murid. "Harapan kami adalah mencapai lebih dari 10ribu peserta didik. Namun, ini hanyalah harapan saja, belum ada kepastian," ungkap Gus Ipul, panggilannya yang akrab, usai menandatangani nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Al-Hikmah International Islamic Boarding School di Kota Batu, Jawa Timur, pada hari Senin. Terdapat sekitar 10 ribu murid yang terdiri dari anak-anak tingkat pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Sekolah Rakyat tersebut. Peserta didik di Sekolah Rakyat terdiri atas anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berada dalam kategori desil 1 dan 2 menurut Data Tunggal Sosioekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN adalah sistem data tunggal yang berisi informasi mengenai situasi sosioekonomi keluarga seluruh masyarakat Indonesia. Gus Ipul mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan laporan tentang peningkatan jumlah anak-anak yang tercatat sebagai potensial siswa di Sekolah Rakyat, yaitu kira-kira lima ribu orang. "Bila saat ini telah dapat menampung kira-kira Lima Ribu Siswa," katanya. Menurut dia, ekspektasi bahwa lebih dari 10ribu siswa akan beradaptasi dengan adanya fasilitas Sekolah Rakyat di setiap wilayah di seluruh Indonesia tergantung pada tersedianya sarana dan prasarana tersebut. Pada saat ini, terdapat 53 gedung yang direncanakan untuk menjadi fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat yang tengah dipugar oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dengan berjalannya waktu, katanya kemungkinan besar jumlah sarana sekolah rakyat akan meningkat, seiring dengan proses penyerahan usulan oleh Kementerian Sosial ke Kementerian PUPR mengenai tempat pelaksanaan program ini. "Sebanyak 53 tempat telah diajukan untuk renovasi karena dianggap memenuhi kriteria. Kami akan meneruskan permohonan tersebut kepada Kementerian PUPR agar dapat dilakukan penilaian lebih lanjut terkait kondisinya. Semoga kedepannya jumlah itu dapat mencapai 100 lokasi," ungkap pria yang pernah menjadi wakil gubernur Jawa Timur ini. Dia menginginkan agar kehadiran program di sektor pendidikan tersebut dapat menciptakan banyak generasi muda yang nantinya akan mempercepat kemajuan negara. "Harapan saya adalah agar murid-murid di Sekolah Rakyat dapat tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang akan memajukan keluarga, masyarakat, serta negara kita," katanya.

Apa itu sekolah rakyat

Sekolah Rakyat merupakan sebuah institusi asramawi sepenuhnya tanpa biaya yang ditujukan untuk anak-anak dari latar belakang kurang mampu. Struktur pendidikannya mencakup tingkatan SD, SMP, hingga SMA. Konsep Sekolah Rakyat diciptakan dengan tujuan mengakhiri siklus kemiskinan serta memberikan harapan akan masa depan yang lebih cemerlang. Menurut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, program Sekolah Rakyat menjadi elemen dalam upaya menghapuskan kemiskinan serta mencabut garis kemiskinan yang ekstrem di negara ini. Peserta didik potensial untuk Sekolah Rakyat akan dipilih berdasarkan pada database tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).

Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat

Menurut Inpres Nomor 8 Tahun 2025, Sekolah Rakyat didirikan dan dioperasionalkan oleh Kemensos. Untuk perekrutan guru Sekolah Rakyat, BKN yang bertanggung jawab, sementara penyediaannya dilakukan oleh Kemendikdasmen serta Kemenag. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (GusIpul) menyebutkan bahwa setelah diskusi dengan Menteri PANRB, salah satu pilihan untuk posisi guru di Sekolah Rakyat adalah memberikan prioritas kepada mereka yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu. Setelah itu, tenaga pengajar PPPK yang sudah mendapat tempat akan dipertimbangkan selanjutnya, disusul oleh PPPK paruh waktu. Menteri PANRB Rini Widyantini menyebutkan bahwa diskusi tentang guru-guru dari Sekolah Rakyat akan diteruskan bersama-sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia menambahkan, “Langkah selanjutnya adalah mencatat dan memeriksa data pegawai terkait, yakni dengan mengajak pemimpin BKN guna mendokumentasikan para guru yang berada di 53 tempat (Sekolah Rakyat) tersebut.” Hal ini disampaikan oleh Rini pada situs web Kementerian Sosial dan dirujuk kembali pada hari Kamis tanggal 10 April 2025. Selanjutnya, Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti menyebut bahwa syarat calon guru di Sekolah Rakyat adalah sudah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, mereka dituntut untuk melaksanakan tugas pengajaran secara penuh waktu di sekolah tersebut. "Pertamanya dia perlu bekerja penuh waktu, berada di lokasi itu sejak awal," jelas Mu'ti.

Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat

Mu'ti menyebutkan bahwa siswa bisa bergabung tanpa harus menunggu awal tahun ajaran baru. Sebab setiap murid memiliki prestasi pembelajaran sendiri-sendiri. " Sekolah Rakyat akan dikembangkan secara unik dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Para siswa memiliki kesempatan untuk mendaftar kapan pun tanpa menunggu periode semester atau tahun ajaran baru, ini dikenal sebagai sistem multi-entry multi-exit. Meskipun demikian, istilah 'multi-entry multi-exit' tidak boleh diartikan bahwa para murid dapat meninggalkan sekolah sewaktu-waktu sesuka hati. Justru sebaliknya, mereka bebas bergabung kapanpun dan mencapai tujuan pendidikan setiap saat yang mereka inginkan. Penting bagi kita agar tidak memaksakan seluruh siswa menjalani proses serupa; yang utama ialah memberi ruang kepada mereka untuk belajar serta membantu tumbuhkannya karakter individu tersebut lewat program peristirahatan bersama dalam asramanya," katanya. Dia menyebutkan proses perekrutan untuk Sekolah Rakyat yaitu berdasarkan Data Pokok Pendidikan yang sudah terintegrasi dengan DTSEN. "Bila siswa-siswa yang berada di desil 1 dan desil 2 tidak terekam dalam data Dapodik, maka artinya mereka merupakan anak-anak yang telah meninggalkan pendidikan secara permanen. Oleh karena itu, sistem ini tidak akan memasukkan partisipan belajar tersebut yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan formal," jelasnya lebih lanjut.

Kurikulum Sekolah Rakyat

Mu'ti menyebut bahwa Sekolah Rakyat akan menerapkan pendekatan individu atau pemaparan karakteristik siswa pada awalnya. Menurut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, persiapan serta pengembangan kurikulum Sekolah Rakyat yang didasari oleh sekolah formal dan sekolah karakter menjadi tanggung jawab Kemensos. Sementara itu, kurikulum yang hanya berbasis sekolah formal akan diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Untuk kurikulum pendidikan agama dalam rangka membentuk karakter, tugas tersebut diberikan kepada Kemenag.